Bang Ancis - Viralnya isu tambang nikel di Raja Ampat mengangkat kembali perdebatan klasik di republik ini: pembangunan ekonomi versus perlindungan lingkungan.
Lokasi tambang memang diklaim berjarak sekitar 40 kilometer dari kawasan konservasi dan pariwisata utama Raja Ampat. Tapi di era krisis iklim dan degradasi ekologi, apakah jarak 40 km cukup untuk menjamin dampak tidak meluas?
Pemerintah daerah dan masyarakat lokal menyambut proyek tambang ini. Banyak warga melihat tambang sebagai jalan keluar dari keterbatasan ekonomi—kesempatan bekerja, infrastruktur membaik, dan perputaran uang di daerah.
Namun pertanyaannya bukan hanya soal manfaat ekonomi jangka pendek, tapi juga soal landasan hukum, tata kelola, dan akuntabilitas lingkungan.
Regulasi Ada, Tapi Lemah di Implementasi
Secara hukum, izin tambang wajib tunduk pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
🔍 Dalam konteks ini, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) menjadi dokumen krusial. Tapi dalam banyak kasus di Indonesia, AMDAL hanya menjadi formalitas administratif—bukan alat pencegah kerusakan.
✍️ Apakah AMDAL proyek tambang Raja Ampat sudah melibatkan konsultasi publik yang bermakna, termasuk dari masyarakat adat, pemerhati lingkungan, dan pelaku pariwisata?
Atau hanya lewat “sosialisasi sepihak” yang seringkali bersifat top-down?
Risiko Lingkungan yang Terlupakan
Nikel adalah logam strategis untuk baterai kendaraan listrik—ironisnya, demi transisi energi bersih, kita mengorbankan lanskap ekologis yang masih alami. Meskipun area tambang disebut “tidak bersinggungan langsung” dengan zona wisata atau konservasi, ekosistem tidak mengenal batas administratif.
Sedimentasi dari hutan yang dibuka, pencemaran dari limbah tailing, dan perubahan pola hidrologi bisa berdampak sistemik ke laut, terumbu karang, dan biota perairan.
Tambang bukanlah musuh, tapi tanpa pengawasan ketat, ia bisa menjadi bom waktu ekologis.
Masalah Politik: Izin, Konsesi, dan Kepentingan
Secara teknis, izin usaha pertambangan (IUP) dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun, dukungan atau diamnya pemerintah daerah sangat menentukan kelancaran operasi di lapangan. Ketika pemerintah daerah menyambut tambang sebagai bagian dari "pembangunan", kita harus bertanya:
Apakah keputusan ini lahir dari kajian, atau tekanan politik dan ekonomi?
Siapa pemilik konsesi? Apakah masyarakat lokal jadi mitra, atau hanya tenaga murah?
Terlalu banyak contoh di Indonesia di mana warga diberi harapan, tapi hasil eksploitasi hanya dinikmati oleh segelintir elite dan pemilik modal.
5. Solusi: Tata Kelola Tambang Berbasis Kawasan dan Partisipasi
Jika tambang memang tidak bisa dihindari, maka pendekatannya harus berubah:
✅ Tata kelola berbasis kawasan, bukan sektoral—melibatkan semua pihak yang berkepentingan: masyarakat adat, pelaku pariwisata, pemda, KLHK, dan Kementerian ESDM.
✅ Audit independen terhadap dokumen AMDAL dan pelibatan publik yang transparan.
✅ Dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang tidak boleh hanya di atas kertas.
✅ Diversifikasi ekonomi lokal agar masyarakat tidak tergantung pada nikel semata.
6. Penutup: Pembangunan untuk Siapa, dan untuk Berapa Lama?
Pembangunan seharusnya memperbaiki hidup, bukan sekadar menambah angka PDRB. Raja Ampat terlalu berharga untuk dipertaruhkan hanya karena logam transisi energi.
Jika pembangunan hanya menguntungkan elite dan menyisakan kerusakan bagi warga lokal serta generasi mendatang, maka itu bukan pembangunan—itu perampokan terselubung.
Saatnya kita lebih kritis, bukan anti. Lebih vokal, bukan sinis. Agar Raja Ampat tak jadi korban logika “pembangunan cepat”, tanpa arah dan tanpa batas.***
