BANG ANCIS - Ketegangan di Venezuela mencapai puncaknya pada Sabtu, 3 Januari 2026, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa militer AS telah melancarkan serangan besar-besaran dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya.
Klaim ini, yang disampaikan Trump melalui platform media sosial Truth Social, menyatakan bahwa Maduro dan istrinya telah dikeluarkan dari negara tersebut. Langkah ini menandai intervensi paling langsung AS di Amerika Latin sejak invasi Panama pada tahun 1989.
 |
| Gambar dari Pixabay |
Eskalasi Konflik dan Klaim Penangkapan
Pernyataan Trump memicu reaksi cepat dari berbagai pihak. Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menuntut bukti kehidupan dan lokasi Nicolas Maduro, sebagaimana dilaporkan oleh CBS News.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino López, mengumumkan pengerahan pasukan militer di seluruh negeri sebagai respons atas serangan AS. Klaim penangkapan Maduro ini muncul di tengah tuduhan AS yang menyebut Venezuela sebagai "narco-state" dan manipulasi pemilihan umum.
Maduro sendiri selalu membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa Washington ingin menguasai cadangan minyak Venezuela.
Pemilu Kontroversial dan Krisis Kemanusiaan
Peristiwa ini terjadi setelah pemilihan presiden Venezuela pada 28 Juli 2024, yang berlangsung kontroversial. Pemantau internasional menyebut pemilu tersebut tidak bebas dan adil, menyoroti kontrol rezim Maduro atas institusi dan penindasan terhadap oposisi.
Meskipun banyak bukti menunjukkan kemenangan kandidat oposisi Edmundo González, Dewan Pemilihan Nasional (CNE) yang dikuasai pemerintah mengumumkan kemenangan Nicolas Maduro.
Keputusan ini memicu krisis politik yang dilaporkan telah merenggut nyawa dan menyebabkan penahanan lebih dari 2.000 orang.
Penolakan Hasil Pemilu
Kandidat oposisi, Edmundo González Urrutia, bersama dengan María Corina Machado, menolak hasil CNE dan mengklaim kemenangan. Namun, Maduro merayakan hasil tersebut sebagai "kemenangan perdamaian dan stabilitas", seraya menuduh AS memicu perang saudara. Jajak pendapat domestik menunjukkan mayoritas rakyat Venezuela tidak mempercayai hasil resmi tersebut.
Dampak Kemanusiaan
Venezuela telah mengalami penurunan ekonomi yang drastis, dengan PDB turun 80% dalam satu dekade, memaksa lebih dari tujuh juta penduduknya beremigrasi. Kondisi ini diperparah oleh tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan terhadap perbedaan pendapat oleh pemerintahan Maduro.
